GORESAN PENA

2013

Pemilu Tak SerentakKompas27 November 2013
MK Menguasai PerppuKompas19 November 2013
Dilema Perpu MKKoran Tempo23 Oktober 2013
Kesalahpahaman tentang Pengawasan MKSeputar Indonesia22 Oktober 2013
Mengembalikan Wewenang KY Mengawasi Semua Hakim (Kutipan Pernyataan Mohammad Fajrul Falaakh)Forum Keadilan No 24, 20 Oktober 2013 , hal. 24 - 2520 Oktober 2013
Perppu Kegentingan MKKompas9 Oktober 2013
Dilema Perpu MKDesain Hukum Vol. 13 No. 9, Oktober 2013 (Newsletter Komisi Hukum Nasional, KHN) , hal. 23 - 24Oktober 2013
Kampanye ”Kucing Berkarung Partai”Kompas11 September 2013
DKPP melampai kewenangannyaDesain Hukum Vol .13 No 8, September 2013 , hal. 17 - 19September 2013
Nasib Pencari Keadilan Jangan Dikorbankan untuk Populisme SemataDesain Hukum Vol. 13 No. 6, Juli 2013 , hal. 17 - 19Juli 2013
Akal-akalan di Balik Pembuatan UU OrmasForum Keadilan No 14, 28 Juli 2013 , hal. 2428 Juli 2013
Otonomi BHPT PublikKompas26 Juni 2013
Khitah Yogya tentang Otonomi KampusSeputar Indonesia18 Juni 2013
Legislasi Parlementer-TrikameralKompas13 Juni 2013
Kasus Cebongan Mau Dibawa Kemana (Kutipan Pernyataan Mohammad Fajrul Falaakh)Forum Keadilan No 05, 26 Mei 2013 , hal. 24 - 2526 Mei 2013
Rakyat dan Emas BayuwangiJawa Pos23 April 2013

2012

Legalitas Komnas HAM DemisionerMedia Indonesia3 September 2012
Advokat Bukan KlienKompas31 Agustus 2012
Mengupas RUU OrmasKompas7 Februari 2012
Transparansi MA: KPK Harus Mencari LaporanDesain Hukum Vol. 12 No 9 Tahun 2012 , hal. 22Tahun 2012
Tidak Yakin Parpol Setuju RUU PilkadaDesain Hukum Vol. 12 No 7 Tahun 2012 , hal. 15 - 16Tahun 2012
Mengupas RUU OrmasDesain Hukum Vol. 12 No 4 Tahun 2012 , hal. 26 - 27Tahun 2012
Pelaku Tipiring Tetap DiadiliDesain Hukum Vol. 12 No 3 Tahun 2012 , hal. 10 - 11Tahun 2012

2011

Kemasan Baru KabinetSeputar Indonesia21 Oktober 2011
KPK Pasca Negosiasi Nazaruddin-SBYSeputar Indonesia
19 Oktober 2011
Presiden Pansel Membenahi KabinetSeputar Indonesia11 Oktober 2011
KPK Pasca Negosiasi Nazaruddin-SBYDesain Hukum Vol. 11 No 9, Oktober 2011 , hal. 23 - 24Oktober 2011
Model Baru Perekrutan KPKKompas8 September 2011
Faktor Politik dalam Penindakan KorupsiMedia Indonesia13 Juni 2011
Ayat Kebebasan BertuhanKompas24 Februari 2011
Angket Perpajakan dan Eksperimen PemakzulanKoran Tempo17 Februari 2011
Centurygate Pascaputusan MKKompas17 Januari 2011

2010

Mohammad Fajrul Falaakh: RI Harus Terima Keistimewaan YogyakartaSuara Merdeka16 Desember 2010
Monarki Yogya Inkonstitusional?Kompas1 Desember 2010
Memaknai Putusan MKKompas24 September 2010
Perpanjang Kepresidenan SBY?Kompas20 Agustus 2010
Jaksa Agung Bukan Bagian Dari Eksekutif Desain Hukum Vol. 10 No 7, Agustus 2010 , hal. 19 - 20Agustus 2010
Legalitas Jaksa AgungKompas9 Juli 2010
Presiden Memimpin Parlementarisme?Seputar Indonesia , hal. 618 Mei 2010
Pembuktian Terbalik dan Harta KorupsiJurnal Nasional26 April 2010
Mencari Kunci CenturygateKompas19 April 2010
Koalisi Presidensial Pasca-Angket CenturyKoran Tempo15 April 2010
Peta Penyelesaian CenturygateSeputar Indonesia13 April 2010
Mengadili Beraneka “Kebijakan”Newsletter KHN Vol 10 No 3, April 2010 , hal. 12 - 13April 2010
Century-gate Politis Karena Menyangkut Pejabat NegaraNewsletter KHN Vol. 10 No 3, April 2010 , hal. 28April 2010
Skandal Century dan Pemakzulan WapresJawa Pos8 Maret 2010
Akar-akar Mafia Peradilan: Reformasi Birokrasi GagalDesain Hukum Vol. 10 No 2, Maret 2010 , hal. 5 - 10Maret 2010
Mosi DPR Nir Ayat PemakzulanKompas24 Februari 2010
Keistimewaan Yogya dan Demokrasi LokalSeputar Indonesia14 Februari 2010
Involusi Perppu (Bank Century)Kompas6 Januari 2010
Kegentingan Century Tanpa PresidenMedia IndonesiaJanuari 2010

2009

Menajamkan Reformasi Penegakan HukumJurnal Nasional
31 Desember 2009
Koalisi Angket “Centurygate” Versus Koalisi CikeasKoran Tempo 30 Desember 2009
Penyesuaian Politik di DPRSeputar Indonesia4 November 2009
Kabinet Indonesia BerbarisKoran Tempo24 Oktober 2009
Tantangan SBY-Boediono di Bidang HukumSeputar Indonesia , hal. 6 14 September 2009
Tiga Parpol Menekan KPUKompas3 September 2009
Pengawasan dan Peradilan Profesi HakimJurnal Nasional29 Agustus 2009
Setelah MA-MK BerbenturanKompas14 Agustus 2009
Mohammad Fajrul Falaakh, Perlu Penguatan KPKNewsletter KHN Vol. 9 No 5, Agustus 2009 , hal. 17Agustus 2009
KPU Terjebak Perebutan Kursi DPRSeputar Indonesia29 Juli 2009
Menuju Pilpres Babak Kedua?Kompas27 Juli 2009
KPK dan Gesekan Penindakan KorupsiJurnal Nasional23 Juli 2009
Legitimasi SBY dan Harapan PemilihSeputar Indonesia11 Juli 2009
Mengadili Penetapan Hasil PemiluJurnal Nasional18 Juni 2009
Tumbangnya" Koalisi" Sembilan ParpolKompas19 Mei 2009
Jusuf Kalla, SBY (Harus) Bisa BerpisahSeputar Indonesia14 Mei 2009
Capres Tunggal DilarangSeputar Indonesia24 April 2009
Sembilan Soal Sistem PemiluKompas23 April 2009
Menunda Pemilu, Sebagian atau SeluruhnyaJurnal Nasional3 April 2009
MK Menolak Caleg BersengketaSeputar Indonesia , hal. 6 13 Maret 2009
Menyulap Pemilu DPR/DPRDJurnal Nasional2 Maret 2009
Sistem Pilpres Terganggu MimpiKompas10 Februari 2009
Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasiwww.okezone.com1 Februari 2009
Kisah Pembongkaran Sistem PemiluKompas5 Januari 2009

2008

Membenahi Politik Perekrutan MAKompas19 Desember 2008
Kendala Pencalonan PresidenKompas15 Desember 2008
MK Berkubang dalam PilkadaJurnal Nasional4 Desember 2008
Menimbang Politik Angka PilpresKompas14 November 2008
Lenyapnya Bisnis TNI?Kompas14 Oktober 2008
Dua Kontroversi RUU MAJurnal Nasional14 Oktober 2008
RUU MA Melucuti KonstitusiSeputar Indonesia6 Oktober 2008
Kekacauan Penegakan HAMKompas23 September 2008
Penyadapan dan Perekaman TipikorJurnal Nasional16 September 2008
Menyoroti Staf Khusus PresidenSeputar Indonesia
12 September 2008
Salah Atur Cuti KampanyeJurnal Nasional14 Juli 2008
Penggembosan Hak AngketSeputar Indonesia
5 Juli 2008
Menguji Sistem Pemilu DPDKompas20 Juni 2008
Beberapa Gagasan untuk Penyempurnaan Amandemen UUD 1945Newsletter KHN Vol. 8 No 5, September – Oktober 2008 , hal. 28 - 29September – Oktober 2008
Agenda Revisi Konstitusiwww.komisihukum.go.id12 Mei 2008
Kedudukan dan Wewenang BPK dalam KonstitusiDesain Hukum Vol. 8 No. 4 Tahun 2008 (Newsletter KHN)Mei 2008
Vis a Vis dalam UNCACNewsletter KHN Vol 8 No 2, Maret - April 2008Maret - April 2008
Parlemen-MPR dan Parlemen-LegislatifKompas , hal. 7 25 Februari 2008
Siasat Amandemen KonstitusiKompas , hal. 7 30 Januari 2008
DPR dan Presiden Dilarang Menggugat UUJurnal Nasional11 Januari 2008
Obyek Sengketa Hasil PilkadaSeputar Indonesia4 Januari 2008

2007

Debat Anggaran PendidikanSeputar Indonesia27 Desember 2007
Kemelut Penyelesaian Sengketa PilkadaKompas26 Desember 2007
Seleksi Pimpinan KPK oleh DPRJurnal Nasional5 Desember 2007
Nihilisme Konstitusi Menurut MKKompas , hal. 6 12 November 2007
Perseorangan dalam PilkadaSeputar Indonesia , hal. 6 11 September 2007
Kemajemukan PeradilanKompas19 Februari 2007
Alasan dan Tahapan Pemakzulan PresidenJurnal Nasional19 Januari 2007

2006

Perekrutan dan Formasi MAKompas , hal. 6 13 Desember 2006
Redistribusi KekuasaanKompas , hal. 6 4 September 2006
MA-MK-KY, Kekaburan KonstitusiKompas , hal. 6 11 Juli 2006
KY dan Evaluasi Kinerja HakimKompas , hal. 6 20 Januari 2006

2005

Soeharto dan Soekarno dalam Tap MPR/SKompas13 Desember 2005
Impeachment karena BBM?Kompas15 Oktober 2005

2004

Presiden dan Rotasi Panglima TNIKompas , hal. 4 30 Oktober 2004
Beberapa Kendala Presiden Terpilih 2004Kompas , hal. 4 27 September 2004
Kerawanan Politik Pascapilpres 2004Kompas8 Juli 2004

2003

Strategi Menuju Clean and Good Governmentwww.komisihukum.go.id15 Desember 2003
Sekilas tentang Peta Reformasi Hukumwww.komisihukum.go.id15 Desember 2003
Kemandirian dan Tanggungjawab Kekuasaan Kehakimanwww.komisihukum.go.id15 Desember 2003
Reformasi Hukum di Bawah Bayang-bayang NegaraKHN2003

2002

Faham Kerakyatan, Negara Hukum, dan MPR: Ketegangan Paradigma dalam KonstitusiKompas12 Agustus 2002
Kritik atas Mahkamah KonstitusiKompas , hal. 4 22 Mei 2002
Metamorfosis MPR (Teka-Teki Parlemen Berkamar Tiga)Kompas , hal. 29 19 April 2002

2001

Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945Kompas , hal. 4 5 September 2001
Memo DPR-SI MPR, Politis, dan YudisialKompas , hal. 4 7 Juni 2001

2000

On Impeaching the PresidentThe Jakarta Post8 April 2000
Menggagas "Constitutional Review" di IndonesiaKompas , hal. 4 8 April 2000
Indonesian Judicial Reform AgendaThe Jakarta Post20 Maret 2000
Megawati dan Suksesi "Pola Habibie"Kompas , hal. 4 6 Maret 2000

1999

Mencermati Perubahan UUD 1945Media Indonesia20-21 Oktober 1999
Pemilihan Presiden dan Gagalnya DemokrasiKompas , hal. 4 1 Oktober 1999
Menatap Arah Reformasi Politik IndonesiaKompas , hal. 4 18 Januari 1999

1998

Hikmah Ramadhan - Zakat Bisa Diatasi KrisisKedaulatan Rakyat27 Januari 1998
Hikmah Ramadhan - Budaya EkstravaganzaKedaulatan Rakyat16 Januari 1998
Hikmah Ramadhan - Puasa di Negeri 4 MusimKedaulatan Rakyat4 Januari 1998

1996

Dari Unjuk Rasa ke Upaya HukumBernas9 Juli 1996
Retribusi, Legislasi FinansialKompas14 Maret 1996
Subversi, Keamanan Nasional, dan Budaya PolitikSuplemen Republika , hal. 926 Februari 1996
Hukum KitaMedia Indonesia29 Januari 1996

1995

Resolusi Jihad dan Soal Faham KebangsaanKedaulatan Rakyat8 November 1995
Wacana Bernegara dan Perjuangan Bangsa Bernas , hal. 4 16 Agustus 1995
Debat Opini Setengah Abad Indonesia Merdeka (5): Memasuki Pergumulan Baru Nasionalisme IndonesiaKedaulatan Rakyat , hal. 4 15 Agustus 1995
Desentralisasi Penyelesaian Sengketa HukumKompas23 Maret 1995
"Delegating Proviso" dan Kinerja DPRKompas17 Januari 1995
Mengharap Surutnya Kemelut di Tubuh NUKedaulatan Rakyat13 Januari 1995

1994

Kebebasan Akademik dan Hak BerpendapatBernas , hal. 1 13 Desember 1994
Islam Yes, Demokrasi YesMedia Indonesia , hal. 4 1 Juli 1994

1993

Tahap Baru Penegakan HAM di IndonesiaKedaulatan Rakyat11 Juni 1993

1988

Demokrasi Kotak Suara dan KonstitusiKedaulatan Rakyat24 Agustus 1988
(Tulisan Kedua) NU dan Perkembangan Paham KebangsaanKedaulatan Rakyat2 Februari 1988
(Tulisan Pertama) NU dan Perkembangan Paham KebangsaanKedaulatan Rakyat1 Februari 1988

1987

NU Baru dalam Fatwa YogyaKedaulatan Rakyat28 Juli 1987
Dari Simposium Hukum Acara Perdata (5) - Ketergantungan dan Kemiskinan dalam HukumKedaulatan Rakyat29 Juni 1987

1986

Etika Berbangsa dalam Konteks ReligiusKedaulatan Rakyat23 Mei 1986
Dari Lesehan Politik PMII Yogya - Persepsi Mahasiswa terhadap PemiluKedaulatan Rakyat25 April 1986
Idealisme Mahasiswa dan Masa Depan IndonesiaKedaulatan Rakyat20 Februari 1986

1985

Pendayagunaan dan Ketidakadilan dalam HukumKedaulatan Rakyat28 November 1985
Islam, Hukum dan AidsKedaulatan Rakyat30 Agustus 1985
Sumpah Dalam Hukum IslamKedaulatan Rakyat9 Agustus 1985
Melepas Merpati Menggapai KartikaKedaulatan Rakyat2 Agustus 1985
Menyimak Kegayuhan Semangat TrituraKedaulatan Rakyat11 Maret 1985
Catatan Singkat Tentang ReferendumKedaulatan Rakyat5 Maret 1985
Aspek Yuridis Kasus BorobudurKedaulatan Rakyat11 Februari 1985

1984

Muktamar XXVII NU - Menanti Gemerlap Bintang Bertabur di Langit SitubondoKedaulatan Rakyat7 Desember 1984
Resolusi Jihad NU; Aktualisasi Semangat Nasionalisme Keagamaan para UlamaKedaulatan Rakyat26 Oktober 1984
Proklamasi Kemerdekaan RI - Kebulatan Tekad Paling BersejarahBernas18 Agustus 1984
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Seharusnya 16 Agustus 1945Kedaulatan Rakyat16 Agustus 1984

Lainnya

Catatan tentang Sistem Presidensial di Indonesia
Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945
Liku-liku Wakil Menteri
MK dan Ranggalaweanisme
MK Terpesona Pemilu Serentak
Pemilu Serentak dan Presidensialisme
Reformasi Penggelaran Pasukan TNI
Sebelas Anomali Sistem Pemilu
Suatu Renungan tentang Politik Reformasi Hukum Nasional
Tiga Agenda Reformasi TNI
Sistem Peradilan bagi Polisi dan Militer (Perspektif Perbandingan)propatria.or.id
Kedudukan dan Wewenang BPK dalam Konstitusi -

Mohammad Fajrul Falaakh: Konsisten Mengawal KonstitusiPengarang: Mohammad Fajrul Falaakh, Komisi Hukum Nasional (KHN), Juni 2014blank
Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (The Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)Pengarang: Mohammad Fajrul Falaakh, Gadjah Mada University Press, Agustus 2014 (Cetakan I), November 2014 (Cetakan II)pertumbuhan-dan-model-konstitusi-dpnPesan
Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RITim Ahli: M. Fajrul Falaakh, dkk., Pustaka Masyarakat Setara, Desember 2013blank
Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum) (Edisi I)Pengantar dan Penyunting: Mohammad Fajrul Falaakh, KHN, Desember 2009
Gagasan Amandemen UUD 1945 - Suatu RekomendasiPenyunting: Mohammad Fajrul Falaakh, Jakarta: KHN, 2008blank
Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi) (Jilid II)Penyunting: Mohammad Fajrul Falaakh, KHN, 2007blank
Bunga Rampai; Citra Diri PMII (Cetakan I)Penyunting: Mohammad Fajrul Falaakh, Yogyakarta: Yayasan Patria Nusantara, 1988blank
Bunga Rampai: Perspektif Hukum & Kelembagaan - Beberapa Pemikiran untuk Revisi UU Komisi Yudisial 2004- , hal. 215 - 244Dictionary book isolated on white background
Konstitusi dalam Berbagai Lapisan MaknaJurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3 Nomor 3, September 2006
Meninjau Kembali Ketetapan No. III/MPR/2000Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Mimbar Hukum No. 40/II/2002
Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan KritisJurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum No. 38/II/2002
Hukum dan Peningkatan Efisiensi BirokrasiMajalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, UNISIA No.36/XXI/IV/1998
Hukum, Birokrasi dan Reformasi PolitikMajalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, UNISIA, Juni 1998
Dinamika Judicial Review di IndonesiaMajalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, UNISIA, No. 28/XV – IV/1995
Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum IndonesiaMajalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, UNISIA, No. 16 Tahun XIII Triwulan V-1992
Referendum dan Perubahan UUD 1945Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum No. 1/1986
Mohammad Fajrul Falaakh: Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, Laporan Penelitan, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM.Fakultas Hukum UGM2009
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap Perencanaan Pembangunan HukumKHN2005
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Dampak Peninjauan Ketetapan MPR tentang Reformasi Sektor Keamanan, disampaikan kepada PAH-II Badan Pekerja MPR.Fakultas Hukum UGMJuli 2003
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Kajian tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S 1960 – 2002, dipublikasikan dalam Newsletter KHN edisi Agustus 2003.Badan Pekerja MPR2003
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Restrukturisasi Hukum Keadaan Bahaya, sebagian pemikiran disampaikan kepada BP-MPR untuk amandemen keempat.Fakultas Hukum UGM2002
Mohammad Fajrul Falaakh: Governance Accountability in Southeast Asia, background paper for Human Development Report 2002: Democratization in a fragmented world.HDR Office, New York, AS2002
Mohammad Fajrul Falaakh, dkk., Laporan Akhir Kajian tentang Peninjauan terhadap Materi Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2002.Kerjasama Sekjen MPR-RI dan UGM Yogyakarta2002
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Review Kritis dan Alternatif terhadap RUU Keadaan Bahaya 2001, monografi.Fakultas Hukum UGM2001
Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Review Akademik tentang UU Penanggulangan Keadaan Bahaya 1999, monografi.Fakultas Hukum UGM2001
Survai Pendahuluan tentang Delegating Proviso dalam Undang-undang RI 1966 – 1990.Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial UGM, Yogyakarta1994